LUMPKINSJAIL.ORG, Jakarta – Ketika berbicara tentang kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, ikon-ikon modern seperti Malala, Hillary, dan bahkan Beyoncé langsung terlintas di benak kita. Belum lagi Emma Watson, Michelle Obama dan pelatih “Lean In” Sheryl Sandberg. Namun, ada lebih banyak pemimpin atau kepala negara perempuan yang sebelumnya menjadi politisi pelopor hingga aktivis yang berdedikasi.
Sederet nama-nama kepala negara perempuan di bawah ini hanyalah yang dihimpun Cantika.
Setelah pemilihan presiden paling penting dalam beberapa tahun terakhir, orang Amerika memilih Joe Biden. Dan pasangannya, Kamala Harris, akan menjadi perempuan pertama, orang kulit hitam pertama, dan orang India-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden AS. Karirnya yang panjang melibatkan banyak hambatan, mulai dari menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco hingga menjadi orang India-Amerika pertama yang terpilih menjadi anggota senat AS. Dalam diri Harris, AS tidak hanya memiliki pegawai negeri yang brilian dan berpengalaman sebagai wakil presiden, namun juga seorang pemimpin yang, pada akhirnya, akan memperluas pemahaman masyarakat Amerika tentang apa yang mungkin terjadi.
2. Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berbicara kepada awak media selama konferensi pers bersama yang diadakan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, setelah Pertemuan Pemimpin tahunan mereka, di Kantor Parlemen Persemakmuran di Sydney, Australia, 8 Juli 2022. Jacinda mundur setelah menjabat selama enam tahun, dan ia akan kembali fokus kepada keluarganya. REUTERS/Loren Elliott
Dipuji secara luas karena memimpin salah satu respons virus corona paling sukses di dunia, Jacinda Ardern dan partai Buruhnya menang telak dalam pemilu bulan Oktober. Dia tidak membuang waktu untuk memilih kabinet yang paling beragam dalam sejarah Selandia Baru. Dari 20 anggota, delapan orang adalah perempuan, lima orang Maori, tiga orang Pasifika, dan tiga orang LGBTQ+. Ini adalah kabinet yang, untuk pertama kalinya, sepenuhnya mewakili seluruh warga Selandia Baru.
Pilihan Ardern lebih dari sekedar latihan mencentang kotak. Meskipun kabinet baru ini telah mengubah pemahaman umum mengenai kepemimpinan, hal ini juga merupakan pengingat bahwa orang-orang dari berbagai latar belakang memiliki perspektif, keterampilan, dan pengalaman hidup yang unik, yang semuanya penting dalam mengatasi tantangan terbesar kita.
3. Kanselir Jerman, Angela Merkel
Kanselir Jerman Angela Merkel. Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS
Merkel mendapat sorotan penuh ketika ia dinobatkan sebagai Person of the Year versi TIME, namun tindakannya yang menonjol lebih dari sekadar menghiasi sampul majalah. Meskipun mendapat tentangan keras, ia membuka pintu Jerman bagi para migran selama krisis pengungsi Suriah.
4. Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf
Presiden Republik Liberia Ellen Johnson Sirleaf. TEMPO/Subekti
Sirleaf adalah presiden perempuan pertama yang terpilih di Afrika. Ia memulai karir politiknya pada tahun 1972, dengan pesan pedas menentang pemerintahan yang menindas di almamaternya, kemudian bekerja di Departemen Keuangan dan kemudian menjadi Menteri Keuangan. Meskipun ia dilarang berpolitik selama 30 tahun, ia mencalonkan diri sebagai presiden tetapi kalah dari lawan politiknya yang dituduh melakukan kejahatan perang. Dia segera mengirim dirinya ke pengasingan demi keselamatannya sendiri. Pada tahun 2006, ia memenangkan pemilihan presiden dan terpilih kembali pada tahun 2011. Ia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun yang sama, bersama dengan Leymah Gbowee dan Tawakkul Karman, atas “perjuangan tanpa kekerasan untuk keselamatan perempuan dan hak-hak perempuan.” untuk berpartisipasi penuh dalam upaya membangun perdamaian.”
5. Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin
Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengadakan konferensi pers setelah video pestanya bocor ke media sosial dan memicu kritik awal pekan ini, di Helsinki, Finlandia 19 Agustus 2022. Sanna Marin mengatakan hasil tes narkoba itu akan siap dalam waktu seminggu. Dia menyebut akan membagikan hasil tes kepada media segera setelah siap. Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS
Terlepas dari reputasinya sebagai negara oase progresif, Finlandia mempunyai undang-undang yang menindas—Undang-undang Trans—yang mengharuskan individu trans menjalani pemeriksaan kesehatan mental dan sterilisasi jika mereka ingin mendapatkan pengakuan gender yang sah. Perdana Menteri negara tersebut, Sanna Marin, bermaksud mengubah hal tersebut. Dia mendukung hak orang untuk mengidentifikasi diri, dengan mengatakan, “Bukan tugas saya untuk mengidentifikasi orang. Tugas setiap orang adalah mengidentifikasi diri mereka sendiri.”
Ini adalah tindakan feminis terbaru Marin, yang pemerintahan koalisinya dipimpin oleh seluruh perempuan. Dukungannya untuk mengakhiri UU Trans merupakan sebuah penegasan feminisme, yang berupaya membongkar gagasan lama tentang norma gender dan memastikan bahwa setiap orang dapat mendefinisikan siapa dirinya dan menjalani kehidupan sesuai pilihannya.
6. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan istrinya Olena Zelenska berpartisipasi dalam foto keluarga sebelum makan malam yang diselenggarakan oleh Presiden Lithuania Gitanas Nauseda di istana kepresidenan dalam KTT NATO di Vilnius, Lithuania Juli 11, 2023. REUTERS/Yves Herman/Pool
Giorgia Meloni adalah seorang politikus Italia. Dia menjabat sebagai perdana menteri Italia, menjadi wanita pertama dalam sejarah yang memegang peran tersebut. Selain itu, dia adalah pemimpin partai Brothers of Italy. Dia dikenal dan memegang posisi Forbes sebagai tokoh politik karena dia terkenal karena perannya dalam politik Italia dan dikenal karena pendiriannya yang konservatif dan nasionalis. Dalam pidatonya pada tahun 2022, dia menyuarakan suaranya untuk hak-hak LGBTQ dengan menyatakan- “Ya untuk keluarga kandung, tidak untuk lobi LGBT, ya untuk identitas seksual, tidak untuk ideologi gender”. Pidato ini membuatnya populer di dunia. Pada tahun 2023, ia mendapat hak untuk memilih perdana menteri secara langsung.
